Pengusaha Tambang Mangkir Bayar Pajak, Negara Rugi 240 Triliun

KBR, Jakarta- Negara berpotensi merugi sekitar Rp 248 triliun dari sektor kehutanan dan tambang.

Wakil ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, kerugian tersebut salah satunya disebabkan mangkirnya ratusan perusahaan tambang membayar pajak ekspor mineral. Menurut Zulkarnain untuk memperkecil potensi kerugian negara di sektor tambang, anggaran KPK perlu ditambah. Dana tersebut  digunakan untuk menambah jumlah penyidik KPK guna mengusut kasus korupsi di sektor pertambangan.

Untuk pagu anggaran indikatif dalam RAPBN 2015, lembaga antirasuah itu mengajukan anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih. Jumlah itu naik dari pagu indikatif KPK tahun lalu yaitu sebesar Rp 700 miliar. Zulkarnain menambahkan sekitar Rp 600 miliar lebih dari pagu anggaran itu akan digunakan untuk program pemberantasan tipikor dan sekitar sisanya untuk keperluan teknis seperti belanja pegawai.

Sepanjang tahun ini, Zulkarnain mengklaim lembaganya telah menyetor uang Rp 1,2 triliun dari hasil pemberantasan korupsi. Sementara itu, dari sisi pencegahan KPK mengaku telah menyelamatkan uang negara Rp 2,8 triliun.

Hari ini Komisi Hukum DPR mengadakan rapat kerja dengan KPK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung perihal RAPBN 2015.

Editor: Dimas Rizky