Pengamat: SBY Bebankan Penaikkan Harga BBM Subsidi pada Presiden Baru

KBR, Jakarta - Keputusan Presiden SBY yang menolak menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai bakal membebani keuangan pemerintah. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai akan membebani pemerintahan yang akan datang. Ekonom dari Indef, Sugiyono mengatakan, harga BBM bersubsidi bisa saja tidak dinaikkan jika pemerintah bisa mengoptimalkan program konversi energi.

"Kalau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, dan juga tidak melakukan konversi energi dengan baik. Itu artinya pemerintahan SBY meninggalkan masalah-masalahnya pada pemerintahan yang akan datang. Dan salah satu kelemahan Pak SBY memang seperti itu. Menunda untuk mengambil keputusan, sehingga meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang akan datang," katanya ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berkeras takkan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan defisit kas negara. Penolakan menaikkan harga BBM bersubsidi diambil ditengah kembali melonjaknya harga minyak dunia. Di pasar internasional, minyak mentah kini diperdagangkan lebih dari US$ 106 atau lebih dari 1,2 juta rupiah per barrel. Harga ini lebih mahal 2 dollar dari pekan sebelumnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran 2014 melonjak dari Rp 175,4 trilliun menjadi Rp 472 trilliun. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah bertahan pada kebijakan penghematan belanja negara. Namun sejumlah pengamat menilai solusinya adalah menaikkan harga BBM. SBY sendiri menilai harga BBM subsidi saat ini sudah tepat. Hanya saja penyalurannya belum tepat sasaran. (Baca: SBY Curhat Lagi: Saya Ditekan)


Editor: Irvan Imamsyah