Pemerintah Anggap PT. Newmont Menekan Pemerintah

KBR, Jakarta – Pemerintah Indonesia meminta PT. Newmont Nusa Tenggara agar tidak menekan pemerintah dengan cara menghentikan produksinya. Pemerintah selama ini menganggap PT. Newmont menekan pemerintah.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah tetap tidak akan mengizinkan  PT. Newmont untuk mengekspor hasil tambangnya. Sebab pemerintah  bakal tetap menjalankan aturan larangan ekspor bahan tambang bagi perusahaan yang belum memiliki smelter atau pabrik pemurnian tambang.

"Tentu pemerintah tidak ingin melanggar Undang-Undang. Undang-Undang menyatakan harus bangun smelter. Apabila Newmont tidak bangun smelter, maka pemerintah tidak akan pernah bisa memberikan izin untuk ekspor. Oleh karena itu kita meminta  PT. Newmont untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menyelesaikan agenda-agenda kontrak yang ada. Dengan begitu kalau itu bisa terjadi bisa secepatnya, Newmot juga bisa ekspor, produksinya juga bisa berjalan," ujar Chairul di Jakarta, Senin (9/6).

Sebelumnya PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi berhenti beroperasi sejak 3 Juni  2014 lalu. Juru Bicara PT. Newmont Rubi W Purnomo mengatakan, larangan ekspor hasil tambang membuat hasil produksi Newmot menumpuk di tempat konsentrat tembaga dan emas batu hijau Nusa Tenggara Barat. Akbatnya tidak ada lagi tempat penyimpanan hasil tambang Newmont. Rubi menyatakan bahwa ini yang menyebabkan Newmont terpaksa berhenti beroperasi.


Editor: Luviana