KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) menilai infrastruktur Pelabuhan Tanjung Priok layak untuk peningkatan arus barang jelang lebaran 2014.
Menko Ekonomi Chairul Tanjung (CT) mengatakan, tempat parkir truk di terminal tersebut masih kurang. Akses keluar masuk truk pengangkut peti kemas juga dinilai minim.
"Seringkali karena tidak adanya lapangan parkir yang ada. Ini supir truk membawa truknya selalu berkeliling di Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi telah disampaikan dari kapasitas pelabuhannya dianggap cukup memadai sampai Terminal Baru itu ada. Tapi untuk masuk dan keluar pelabuhan, infrastruktur yang ada dianggap masih kurang memadai," ujar Chairul di Jakartaa, Kamis (26/6).
CT menambahkan memastikan arus barang jelang lebaran 2014 bakal tersendat. Oleh karena itu ia meminta pembangunan jalan tol Cilincing yang menuju langsung ke dalam Pelabuhan dipercepat.
Selain itu juga meminta pembangunan jalur kereta ke dalam pelabuhan dikebut. Pembangunan tol dan jalur kereta itu sendiri masih terhambat pembebasan lahan. Padahal semua pemerintah menargetkan pembangunannya selesai 2014 ini.
Proses bongkar buat barang (dwiling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tercatat mencapai enam hari. Dwiling time lambat karena masih adanya timbunan kontainer di dalam pelabuhan tersebut. Bahkan sebagian di antaranya tertimbun lebih dari dua tahun.
"Jadi ada barang seperti kita tahu bersama. Ada kontainer yang sudah masuk lebih dari sebulan, bahkan menurut Bea Cukai ada yang sudah lebih dua tahun. Itu tidak diambil-ambil oleh yang punya barang. Kita akibatnya terjadi penumpukan. Langkah-langkahnya sudah kita putuskan agar masalah ini bisa segera kita laksanakan," ujar Chairul.
Lambatnya proses bongkar muat barang (dwiling time) juga disebabkan minimnya parkir truk di area Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut membuat truk berputar-putar dan menimbulkan kemacetan.
Chairul sendiri berjanji mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan. Dengan begitu ia berharap akhir 2014 ini, dwiling time di Pelabuhan itu bisa empat hari.
Sementara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan peraturan penertiban peti kemas yang sengaja ditumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Perdagangan Muhammad Lufhti mengatakan peraturan tersebut akan terbit dalam dua minggu ke depan. Salah satu poin yang diusulkan dalam peraturan tersebut adalah penyitaan barang yang sengaja ditimbun di dalam pelabuhan.
"Ada yang sudah dua tahun tidak ditebus-tebus. Artinya denda ongkosnya itu dengan harga barangnya sudah tidak berimbang. Nah sekarang mesti ada yang memutuskan bagaimana status barang-barang seperti itu. Ini yang diminta kejelasannya tadi supaya dikasi aturan yang jelas. Misalnya itu dianggap sebagai barang negara, maka negara bisa mengambilnya," ujar Lufhti.
Editor: Pebriansyah Ariefana
