Muhammadiyah : Pemerintah Tidak Serius Selesaikan Masalah Intoleransi

KBR, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap pemerintah tidak pernah serius menuntaskan masalah intoleransi beragama di Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengatakan, lambannya penyelesaian kasus pelanggaran sebelumnya dan tidak adanya upaya antisipasi menjadi bukti ketidak seriusan pemerintah. (Baca: LBH Yogyakarta: Yogyakarta Darurat Intoleransi)

“Tindakan kekerasan apapun itu alasannya tidak dibenarkan. Jadi itu urusan polisi lah, kalau kepolisian membiarkan maka ini akan terus terulang lagi. Nah yang kedua akar persoalannya itu diselesaikan melalui dialog, masalahnya apa. Kan semuanya sudah ada aturannya. Kalau mendirikan rumah ibadah, selesaikan dengan FKUB, jadi pemerintah bisa mempertemukan fasilitasi sehingga semuanya nyaman, yang minoritas merasa terlindungi, yang mayoritas merasa nyaman,” ujarnya kepada KBR saat dihubungi (6/2).

Yunahar Ilyas menilai peristiwa seperti di Sleman, Yogjakarta akan terus terjadi didaerah lain Indonesia dengan skala yang beragam selama pemerintah tidak tegas.

Sebelumnya, penyerangan rumah ibadah dan pemeluk agama lain yang sedang beribadah kembali terjadi. Dalam waktu yang berdekatan, kegiatan beribadah di sebuah rumah di komplek STIE YKPN, Tunjungsari, Ngaglik, Sleman diserang oleh sekelompok orang. Akibat penyerangan tersebut tiga orang mengalami luka berat. Dua hari kemudian, penyerangan kembali terjadi di daerah yang sama, yakni di daerah Pangukan, Sleman. Kelompok intoleran mengepung dan melempari rumah ibadah hingga rusak.

Editor: Nanda Hidayat