Ketika GKI Yasmin Tantang Pemerintah SBY

KBR, Jakarta - Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin menantang pemerintah Indonesia mendatangkan pelapor khusus PBB bidang kebebasan beragama, Heiner Bielefeldt ke Indonesia.

Ini menyusul rencana pemerintah mendatangkan pelapor khusus lainnya, yakni bidang kebebasan berkumpul, Maina Kiai untuk mengklarifikasi laporan PBB.

Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, mengatakan selama ini pemerintah hanya mengklarifikasi dan menyangkal adanya pelanggaran hak di Indonesia. Kata Bona, Indonesia tidak akan jadi lebih baik bila pemerintah tidak mengakui kasus-kasus tersebut.

"Kami justru berharap bukan hanya Maina Kiai, pelapor bidang kebebasan berkumpul, yang diundang, tapi juga pelapor khusus bidang kebebasan beragama sekalian diundang. Supaya kita fair. Kalau Indonesia menganggap tidak ada persoalan, silakan undang pelapor khususnya," kata Bona saat ditemui di tengah Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Kamis (12/6) sore kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Agama berencana mengundang pelapor khusus kebebasan berkumpul, Maina Kiai ke Indonesia terkait laporannya mengenai intoleransi. Maina Kiai merilis laporan pada Mei lalu dan saat ini sedang dibahas di Dewan HAM PBB.

Meski laporannya mengenai kebebasan berkumpul, dia menemukan kelompok minoritas seperti Kristen, Ahmadiyah, Syiah, dan Bahai sering dihalangi untuk beribadah. Karena itu dia menyimpulkan di Indonesia juga terjadi intoleransi beragama.

Dalam laporan itu Indonesia disejajarkan dengan negara bermasalah HAM seperti Nigeria, Turki dan Amerika Latin.

Pelapor khusus (special rapporteur) PBB diberi mandat melaporkan kondisi Hak Azasi Manusia lewat berbagai bidang. Antara lain bidang kebebasan berkumpul, bidang kebebasan beragama, dan bidang perumahan layak.

Pelapor khusus bidang kebebasan berkumpul adalah Maina Kiai, pengacara asal Kenya. Sementara pelapor bidang kebebasan beragama adalah Heiner Bielefeldt, ahli teologi asal Jerman.

Ada juga pelapor khusus PBB yang bekerja berdasarkan kawasan, seperti khusus Korea Utara, Palestina, dan Myanmar. Bekas Ketua Komnas HAM Indonesia, Marzuki Darusman, adalah pelapor khusus PBB mengenai Korea Utara.

Editor: Pebriansyah Ariefana