Kemenkeu Hitung Kembali Anggaran Kementerian yang Akan Dipotong

KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan belum tentukan lembaga dan kementerian yang akan kembali mendapat pemotongan anggaran. Sebab sampai saat ini total pemotongan anggaran tidak sampai Rp 100 triliun.

Dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang tadinya diajukan menjadi Rp 11.700, pemotongan anggaran kementerian cukup sebesar Rp 69,9 triliun. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan dengan diputuskannya nilai tukar oleh Badan Anggaran DPR menjadi Rp 11. 600, maka pemotongan anggaran perlu dihitung kembali.

“(Pemotongan anggaran yang tadi jadi Rp. 100 triliun itu kementerian mana yang jadi prioritas?) belum dibahas karena kita baru masuk di Panitia Kerja. Kita juga belum tahu nanti finalnya berapa kan?" jelas Menteri Keuangan Chatib Basri dalam Konferensi Auditor Intern Pemerintah tahun di 2014, Kamis (12/6).

Kementerian Keuangan akan menghitung ulang besaran pemotongan anggaran kementerian. Ini setelah Kementerian dan lembaga mengirimkan surat keberatan mengingat pemotongan anggaran berpengaruh cukup besar terhadap program prioritas. Setelah dihitung ulang, ada penerimaan dari berbagai sektor, seperti gas, volume bahan bakar minyak dan lain-lain, sehingga pemotongan anggaran tak sampai Rp 100 triliun.

Penerimaan tambahan antara lain berasal dari penerimaan gas tangguh sebesar Rp 1,7 triliun. Kedua penerimaan PBB Migas sebesar Rp 0,3 triliun. Yang ketiga PNBP mineral dan batu bara sebesar 0,7 triliun.

Sementara penghematan dari konsumsi volume bbm bersubsidi mencapai Rp 5,95 triliun.  Di mana yang tadinya 48 juta kiloliter diturunkan menjadi 46 juta kiloliter. Sementara penghematan subsidi listrik di mana ada kenaikan tarif listrik secara bertahap sebesar Rp 8,51 triliun.

Penghematan belanja pemerintah pusat yang rencananya dikeluarkan tapi melihat perkembangan terakhir tak jadi dikeluarkan, seperti alokasi untuk pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua sehingga dihemat Rp 3,2 triliun. Dana program belanja lainnya terkait dengan reformasi birokrasi yang rencananya dibayarkan awal tahun namun karena dibayarkan per-Juli, maka hemat 6 bulan. Sehingga ada penghematan sebesar Rp 4,1 triliun.

Editor: Pebriansyah Ariefana