KBR, Jakarta - Badan Anggaran DPR menyatakan tengah mengkaji keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak menaikkan harga BBM bersubsidi. Penolakan menaikkan harga BBM bersubsidi diambil ditengah kembali melonjaknya harga minyak dunia. Di pasar internasional, minyak mentah kini diperdagangkan lebih dari US$ 106 atau lebih dari 1,2 juta rupiah per barrel. Harga ini lebih mahal 2 dollar dari pekan sebelumnya.
Anggota Badan Anggaran DPR Riski Sadig mengatakan, mereka bersama kementerian terkait tengah mencari berbagai kemungkinan untuk menambal defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.(Baca: ESDM Hitung Kuota BBM yang Bisa Dihemat)
"Prinsipnya kita masih mengkaji masukan dari pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut (keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi-red). Kan ada opsi-opsi untuk meningkatkan penerimaan pajak, kemudian ada juga upaya untuk mengendalikan subsidi di sektor yang lain. Ada listrik, ada minyak dan lain sebagainya," jelasnya ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkeras menolak menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan defisit kas negara. Sebab menurutnya, jumlah penduduk miskin akan bertambah jika penaikkan harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pemerintah. Dengan keputusannya ini, pemerintah hanya bisa mengandalkan rencana pemotongan anggaran kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah kekurangan pembiayaan (defisit).
Editor: Sutami
