KBR, Jakarta - Gerakan Rakyat Melawan Lupa meminta masyarakat tidak
memilih capres yang diduga terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada
Pilpres 9 Juli mendatang. Koordinator Aksi, Moken taufik khawatir,
capres yang diduga terlibat pelanggaran HAM bakal mengabaikan
penegakan Hak Asasi Manusia saat terpilih nanti. (Baca: Tolak Prabowo, Para Aktivis HAM Peringati Hari Anti Penyiksaan)
Moken juga meminta pemerintah SBY - Boediono mengusut tuntas kasus
kekerasan dan pelanggaran HAM. Menurutnya, presiden harus membentuk
pengadilan HAM adhoc untuk menyeret para pelaku.
“Secepat-secepatnya
SBY-Budiono membentuk pengadilan HAM adhoc seluruh kasus dari tahun 65
sampai reformasi harus dituntaskan. Agar tidak ada lagi persoalan HAM
yang hari ini masih dikatung baik di pengadilan yang menangani di
pengadilan. Tanggal Sembilan Juli jangan pernah rakyat menitipkan nasib
ditangan penjahat HAM. Karena sudah jelas ketika terlibat dalam
persoalan hak asasi manusia maka sudah barang tentu akan melanggengkan
persoalan HAM ketika dia memimpin,” kata Moken, Koordinator Aksi (26/6).
Hari
ini, Gerakan Rakyat Melawan Lupa yang merupakan gabungan organisasi HAM
memperingati hari Anti Penyiksaan Se-dunia di depan Istana negara.
Sejumlah organisasi tersebut di antaranya adalah Ikatan Keluarga Orang
Hilang, Kontras, LBH jakarta dan bekas tahanan politik Orde Baru.
Kepolisian sempat menghalangi aksi demonstrasi. Namun, aksi yang diikuti
lebih dari dua ratus orang itu berjalan damai.
Editor: Nanda Hidayat
