BIN Persoalkan Bocornya Dokumen Prabowo di Masa Lalu

KBR, Jakarta - TNI Diminta mengevaluasi sistem penyimpanan dokumen rahasianya. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, evaluasi diperlukan guna menghindari bocornya dokumen rahasia seperti tersebarnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemecatan Prabowo Subianto dari Kesatuan TNI 1998 lalu. Meski dokumen lama, surat Pemecatan tersebut menurutnya tidak layak dipublikasikan.

"Bocornya surat DPK itu sudah lama. Saya rasa pihak yang berwenang harus mengevaluasi itu. Dokumen-dokumen itu tidak boleh bocor pada yang tidak berkepentingan. Yang berwenang mengevaluasinya Markas Besar TNI. Mereka harus mengevaluasi semualah," ujar Marciano di Jakarta, Senin (9/6).

Sebelumnya dikabarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemecatan Prabowo Subianto dari kesatuan TNI beredar di publik sejak beberapa hari lalu. Surat tersebut beisi sejumlah pelanggaran yang dilakukan Prabowo semasa aktif di kesatuan TNI. Di antaranya memerintahkan Anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati untuk mengungkap, menangkap, dan menahan aktivis seperti Andi Arief dan Mugiyanto. Karena alasan itu maka anggota DPK 1998 seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar meminta Prabowo dipecat.


Editor: Luviana