KBR, Jakarta - TNI Angkatan Darat memberikan sanksi kepada dua anggotanya terkait laporan Babinsa yang diduga mengarahkan warga untuk memilih calon presiden tertentu. Juru Bicara TNI AD, Andika Perkasa mengatakan, anggotanya itu akan menjalani sanksi 21 hari tahanan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu setengah tahun.
Sementara atasannya, Saliman akan diganjar sanksi berupa teguran dan penundaan pangkat selama enam bulan. Keduanya dianggap melanggar disiplin saat menjalankan tugas dan kewajiban.
"Kopral Satu Rustandi yang diperintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa ini sebetulnya tidak mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon presiden. Kami tidak menemukan bukti-bukti itu. Tetapi kesalahannya adalah melakukan pendataan prefelensi warga untuk pemilihan presiden," jelasnya ketika dihubungi KBR (8/6).
Sementara Saliman yang berpangkat Kapten Infanteri dianggap bersalah lantaran tidak mampu mengawasi anak buahnya dengan baik.
Sebelumnya warga di kawasan Gambir, Jakarta Pusat mengaku didatangi oleh aparat Babinsa dari Koramil 04 Gambir untuk melakukan pendataan pemilih. Babinsa tersebut juga diduga mengarahkan warga untuk memilih capres Prabowo - Hatta.
Namun hal itu dibantah capres nomor urut satu Prabowo Subianto. Ia menyatakan jika dirinya tak pernah meminta kepada TNI untuk mengarahkan pilihan politik warga.
Editor: Quinawaty Pasaribu
