Sisa Dana Kompensasi Infrastruktur Desa Kembali Dibahas

KBR68H, Jakarta- Pemerintah akan membahas kembali sisa dana kompensasi untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Pada tahap pertama pemerintah akan mencairkan dana kompensasi pembangunan infrastrustruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun. (Baca: Badan Anggaran DPR Coret 29 Kabupaten Penerima Dana Infrastruktur Desa)

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, sisa dana kompensasi masih ada Rp 3 triliun yang belum dicairkan. Kata dia, dana itu dipakai untuk membangun jembatan, jalan, serta sistem irigasi, maupun infrastruktur penyediaan air minum bagi desa-desa miskin.


"Yang kompensasi yang disetujui dalam undang-undang dasar APBN tadi adalah Rp9 triliun, kemudian yang kita bahas detail Rp 6 triliun, kemudian yang Rp 3 triliun tadi masih akan kita bahas nanti lokasi-lokasinya. Yang akan dimanfaatkan itu baru Rp 6 triliun untuk 33 juta orang miskin, akan ada lapangan pekerjaannya, nah itu baru dari dana pertama Rp 6 triliun saja. (Jadi tahap pertama baru Rp 6 triliun, terus sisanya kapan?) ya secepatnya. Kan sudah kita sepakati di dalam UUD APBN-P, tetapi kan detailnya akan kita bahas dengan DPR melalui komisi yang menjadi patner Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, tidak ada masalah lagi menolak atau tidak tapi masalahnya mendetailkan itu desa-desa mana yang akan kita berikan bantuan," terang Djoko usai mengikuti Rakor dengan Menkokesra di Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan, ada sekitar 10.000 desa yang bakal menerima dana kompensasi tersebut. Pemerintah memfokuskan 30 persen pembangunan infrastruktur pedesaan dilakukan di Pulau Jawa, dan 70 persen untuk daerah lainnya.

Sebelumnya, pemerintah tahun ini menyiapkan anggaran kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 27,9 triliun. Paket tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur di pedesaan. Sementara sisanya akan digunakan untuk BLSM sebesar Rp 9,32 Triliun serta program percepatan dan perluasan Perlindungan Sosial Rp.12,6 Triliun.



Editor: Nanda Hidayat