Setelah Tolak Kenaikan BBM, PKS Juga Tolak Program BLTS

KBR68H, Jakarta– Partai Keadilan Sejahtera bersikukuh menolak Bantuan Langsung Tunai Sementara, jelang sidang paripurna bahas penaikan BBM, Senin pekan depan. Anggota Majelis Syuro PKS Muhammad Idris Luthfi mengatakan, partainya meminta anggaran dari pengurangan subsidi BBM itu, dimasukkan dalam sistem jaminan sosial berkelanjutan. Alasannya, perubahan itu akan menghindari klaim sejumlah parpol terhadap anggaran pemerintah tersebut.

“Itu kewajiban negara kepada rakyat, kenapa diklaim oleh parpol?  Kita tidak mau itu karena tidak sehat. Itu kewajiban negara yang bahkan
diatur oleh Undang-undang Dasar, fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban negara untuk menanggungnya. Masa dijadikan klaim politik, kita tidak mau, makanya, masukan dalam sistem dan sesungguhnya sudah ada Undang-undangnya namanya Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” kata Anggota Majelis Syuro PKS Muhammad Idris Luthfi di kompleks parlemen, Jumat (14/6).

Sebelumnya, Partai Keadilan Sosial merupakan satu-satunya partai koalisi pemerintah yang menolak usulan kenaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan ini memunculkan ketegangan antara Partai Demokrat dengan PKS.

Padahal, tiga kader partai itu mendapat jabatan menteri dalam pemerintahan koalisi. Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi parpol pemerintah berencana mengeluarkan PKS dari partai koalisi. DPR sendiri akan menggelar Sidang Paripurna tentang kenaikan harga BBM subsidi, awal pekan depan.

Editor: Doddy Rosadi