PPATK: Mendesak, UU Pembatasan Maksimal Transaksi Tunai

KBR68H, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendorong agar pemerintah segera membuat undang-undang tentang pembatasan maksimal transaksi tunai. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, undang-undang itu akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Di antaranya akan lebih menghemat bahan baku dan jumlah pencetakan uang. Selain itu undang-undang ini juga akan membuat proses pengamanan uang lebih efisien, baik dari segi tempat penyimpanan maupun biaya pengamanan.

“Dan tidak ada ruginya manfaatnya banyak sekali, pengematan pencetakan uang, penghematan impor bahan bakunya, pengematan tempat penyimpanan, penghematan biaya pengamanan, penghematan biaya pengangkutan, mendidik masyarakat supaya kenal dengan isu perbankan, Bank juga mendapatkan manfaat,” kata Yusuf di Bogor, Selasa (11/6)

Dorongan pembentukan Undang-undang tentang pembatasan maksimal transaksi tunai juga untuk mencegah transaksi tunai yang terkait dengan korupsi. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjelaskan, transaksi tunai di atas 100 juta rupiah harus dilakukan menggunakan sistem perbankan. Sehingga hal itu memudahkan PPATK untuk melakukan analisa dan pelacakan.

Editor: Doddy Rosadi