KBR68H, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah telah gagal mengelola bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dibuktikan dengan jebolnya kuota BBM setiap tahun. Juru Bicara PKS dalam Rapat Rancangan Undang-Undang RAPBN P 2013, Yudi Widiana Adia mengatakan pemerintah tidak sanggup menyelesaikan instrumen pengaturan dan pengendalian tata kelola energi nasional. Bahkan, kebijakan terkait subsidi BBM selama ini tidak adil bagi warga miskin.
“Dalam UU APBNP 2012 dan UU APBN 2013, sesungguhanya telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Fraksi PKS memandang pemerintah tidak sungguh-sungguh menyiapkan program yang akan mendukung amanat UU tersebut. Fraksi PKS memandang rencana bahwa rencana kenaikan BBM tidak tepat,” ujar Yudi di Jakarta, Sabtu (15/6).
Juru Bicara PKS, Yudi Widiana Adia menegaskan sikap partainya untuk menolak penaikan harga BBM. Menurut PKS, kenaikan BBM akan membebani masyarakat dan membuat berbagai perusahaan tutup. Akibatnya, warga miskin akan semakin miskin.
Editor: Fuad Bakhtiar
