KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan tidak akan berani mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera PKS dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, posisi PKS memegang peranan yang cukup penting dalam koalisi.
Menurut Hanta Yuda, apabila PKS dikeluarkan dari koalisi akan melemahkan posisi partai-partai pendukung koalisi.
"Mengapa PKS dipertahankan? Salah satu pertimbangan PKS dipertahankan adalah untuk mengimbangi Golkar. Kalau seandainya Golkar tidak mendukung kebijakan pemerintah, ada PKS di dalam. Maka ada kekuatan di parlemen 55 persen. Tapi kalau PKS keluar, berarti sisa 65 persen, sementara Golkar mempunyai kekuatan 20 persen," kata Hanta Yuda.
"Kapan pun Golkar keluar--tidak mendukung kebijakan pemerintah, maka antara Demokrat, PPP, PAN, dan PKB itu hanya tersisa 45 persen. Artinya, mereka akan selalu kalah bila voting di DPR. Itu sebabnya PKS dan Golkar dan PKS ini dibutuhkan Pak SBY untuk mengimbangi kabinet," Hanta Yuda menambahkan.
Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak subsidi.
Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di banyak tempat umum. Tapi, menteri-menteri asal PKS menyebut belum ada keputusan resmi partai untuk menolak kenaikan harga BBM.
Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai.
Editor: Agus Luqman
