KBR68H,Jakarta - Kalangan pengamat menilai peran DPR sebagai lembaga pengawasan anggaran semakin lemah.
Pengamat ekonomi dari INDEF Sugiyono mengatakan peran DPR saat ini mirip dengan peran DPR di masa Orde Baru, terutama dalam menyoroti utang pemerintah.
Utang pemerintah tahun ini membengkak menjadi Rp50,5 triliun rupiah. Karena itu Sugiyono meminta DPR memperketat memperketat pengawasan terhadap penggunaan utang pemerintah.
"Ketika masa Orde Baru, kritik terhadap utang itu sangat dihindari. Anehnya saat reformasi
perhatian terhadap utang itu juga sangat rendah. Padahal seharusnya sangat kuat, tapi ternyata tidak banyak perubahan baik dari DPR atau masyarakat. Jadi pemerintah seperti kurang transparan dalam menggunakan utang."ujar Sugiyono saat dihubungi KBR68H
Pemerintah tahun ini kembali mengeluarkan surat utang dengan alasan untuk menutup target defisit keuangan negara. Surat utang itu berupa Surat Berharga Negara senilai 230 triliun lebih pada tahun ini.
Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU), Robert Pakpahan mengklaim target itu merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN-P 2013.
Menurut Robert, target itu menjadi lebih besar senilai Rp 50,5 triliun dari APBN awal.
Menurut kalangan anggota DPR, utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2013 total sebesar Rp 2.023 triliun
Editor: Agus Luqman
