KBR68H, Jakarta- Pemerintah harus memeriksa secara berkelanjutan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Pengamat Kebijakan Publik, Roy Salomo mengatakan pemeriksaan perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi kekacauan agar tidak terulang seperti pembagian bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu. Meski begitu, ia pesimistis pembagian KPS dapat tepat sasaran.
"Pengelolaan, pendataan peserta target itu masih sangat lemah di Indonesia apalagi dengan waktu yang relatif singkat. Nah penerima itu harus di cek and ricek terus, diverifikasi terus apakah datanya sudah betul atau tidak. Cara verifikasinya kan macam-macam, antara lain dengan mengambil sampel, melihat apakah nama-nama orang itu, dengan sampel saja sudah cukup, dan banyak cara untuk memverifikasi apakah datanya sudah valid atau belum," kata Roy kepada KBR68H.
Pengamat Kebijakan Publik Roy Salomo menambahkan pembagian bantuan langsung kepada masyarakat miskin seharusnya dilakan secara terus menerus bukan sementara waktu. Menurutnya, hak kesejahteraan bagi rakyat miskin harus tetap diperhatikan.
Seperti diketahui, kemarin pemerintah telah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial. Kartu tersebut akan digunakan untuk pengambilan bantuan langsung sementara, pemberian raskin, maupun bantuan lainnya yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin dan rentan miskin. Pasalnya, mulai hari ini PT Pos Indonesia mulai mengirimkan KPS kepada rumah tangga miskin sesuai data dari BPS.
Editor: Suryawijayanti
Pengamat: Jangan Sampai KPS Hanya Mengulang Kekacauan BLT
Pemerintah harus memeriksa secara berkelanjutan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

NASIONAL
Kamis, 06 Jun 2013 15:22 WIB


kartu perlindungan sosial, BLT, BBM
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai