Pengamat: Anggaran 155 M Disedot untuk Lapindo, Rakyat Sudah Dibodohi!

KBR68H- Alokasi anggaran sebesar 155 Miliar rupiah untuk korban bencana lumpur Lapindo dinilai sebagai bentuk kompromi politik yang memanfaatkan hiruk pikuk rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubdisi. 

Direktur LSM pemerhati anggaran Indonesian Budget Center, Arif Nur Alam menilai rakyat telah dibohongi dengan lolosnya anggaran Lapindo tersebut. Hal itu dikarenakan selama ini pembahasan anggaran oleh pemerintah dan DPR dilakukan secara tertutup, sehingga masyarakat tidak leluasa mengkritisi item per item alokasi anggaran.

Menurut Arif, APBN-P 2013 yang baru saja diketok oleh DPR sarat kepentigan politis yang mengedepankan kepentingan partai.

"Anggaran untuk Lapindo adalah prestasi Presiden SBY yang tersandera oleh kepentingan politik, dan ini terkait momentum pemilu. Ini adalah bentuk kompromi yang tidak pantas diperlihatkan oleh partai politik, terutama yang tergabung dalam sekretariat gabungan,"papar Arif.

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur dalam APBN Perubahan 2013. Alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.