KBR68H, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjanji mendorong penurunan harga BBM bersubsidi. Ini menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukan mayoritas masyarakat menolak kebijakan tersebut. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruara Sirait mengatakan, pemerintah masih memiliki alternatif lain untuk tidak mengurangi anggaran untuk subsidi BBM. Anggaran yang bisa dihemat pemerintah adalah anggaran dinas pejabat dan sisa anggaran kementerian dan lembaga tiap tahun.
"Kemudian yang paling luar biasa, kita bisa meningkatkan biaya keluar batubara. Tahun lalu, ada peraturan tentang biaya keluar mineral, tapi tidak ada batubara. Potensinya itu bisa mencapai Rp 40 triliun kalau dikenakan. Kemudian, kita juga bisa menaikkan tarif cukai rokok. Cukai alkohol, minuman bersoda. Minuman bersoda di negara asalnya aja, itu sudah dikenakan cukai. Tapi lucu di Indonesia, tidak. Jadi masih banyak peluang menaikkan penerimaan negara, sehingga tidak perlu BBM naik," kata Maruara Sirait kepada KBR68H.
Dia menambahkan penurunan harga BBM bersubsidi masih berpeluang terjadi. Sebab, harga BBM bersubsidi pernah diturunkan di era pemerintah Gus Dur, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hampir 80 persen masyarakat menolak penaikkan harga BBM. Kebanyakan yang menolak adalah masyarakat pedesaan, khususnya ibu rumah tangga.
Editor: Taufik Wijaya
