Kisruh Pelindo II dengan Pengusaha, Kementerian BUMN Dinilai Cuek

 KBR68H, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tidak bertanggungjawab atas konflik yang melibatkan PT Pelindo II dengan seribuan perusahaan swasta di pelabuhan. Bekas Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang pernah menangani kasus ini, Benny Pasaribu mengaku sudah sering memberi rekomendasi penyelesaian konflik tersebut. Namun rekomendasi itu ternyata tak pernah dijalankan. Saat masih menjabat kepala KPPU, telah menyimpulkan praktik monopoli jasa angkutan PT Pelindo II menjadi pemicu konflik.

“Kalau pun monopoli pasti ketentuan perundang-undangan lebih mensejahterakan masyarakat, itu teorinya. Tapi sekarang faktanya banyak monopoli BUMN itu dirasakan kurang mensejahterakan masyarakat. Seharusnya bisa dilakukan berbagai hal oleh BUMN itu agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Benny saat dihubungi KBR68H, di Jakata, Kamis (6/6).

Sebelumnya, seribuan perusahaan yang tergabung dalam delapan asosiasi perusahaan pelabuhan di seluruh Indonesia bakal melaporkan PT Pelindo II ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Rencana ini merupakan reaksi seribuan perusahaan terhadap aksi monopoli Pelindo II yang telah merugikan perusahaan swasta di pelabuhan. Ketua Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan, Gemilang tarigan mengatakan, rencana pelaporan telah sampai pembahasan dan persiapan syarat pelaporan.

Editor: Suryawijayanti