KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai kerja mereka dapat terganggu jika pasal penyelidikan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dihapuskan. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK tak akan berwenang menyelidik jika hal itu dihapuskan. Meski begitu KPK belum mengetahui draf akhir revisi RUU tersebut. .
"Jadi KPK mengacu pada UU No. 30 Tahun 2002. Disebutkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Menjadi persoalan kalau di KUHAP itu, definisi soal penyelidikan itu. Karena KPK sebagian mengacu pada KUHAP dan KUHP. Bisa saja berpengaruh terhadap kewenangan KPK melakukan penyelidikan," jelasnya di gedung KPK, Jakarta.
Sebelumnya bekas pemimpin KPK Chandra M. Hamzah menyebut RUU KUHAP yang tengah dibahas DPR, berpotensi melemahkan fungsi penindakan KPK. Pasalnya kata dia, fungsi penyelidikan dihilangkan dalam pasal 1 ayat 1 draft RUU tersebut. Menurutnya penyelidik punya wewenang untuk memerintahkan pencekalan, penyadapan, hingga pemblokiran bank. Karena penyelidikan hilang, maka KPK tidak akan punya kewenangan tadi lagi.
Editor: Suryawijayanti
