Hanura dan Golkar Tolak Pemotongan Anggaran Polisi dan Kejaksaan

KBR68H, Jakarta – Partai Golongan Karya dan Hanura menolak rencana pemerintah mengurangi anggaran Kepolisian dan Kejaksaan. Anggota Komisi Hukum, Syarifuddin Suding mengatakan, pemangkasan anggaran itu akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Padaha, tantangan penegakan hukum ke depan bakal semakin berat. Diantaranya upaya untuk memberantas korupsi.

“Usulan anggaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Rp 58,9 sekian teriliun kemudian pagu indikatif 2014 hanya 39,6 triliun itu berate mengalami penurunan dari pagu definitif 2013 yang 46,8 triliun. Ini kan sangat berimplikasi pada belanja pegawai. Kita harus menolak anggaran ini. Politik anggaran pemerintah dan komitmen pemerintah untuk menegakan hukum tidak berbanding hukum,” kata Anggota Komisi Hukum DPR Syarifuddin Suding di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi Hukum DPR, Syarifuddin Suding menambahkan, seharusnya pemerintah mesti menambah anggaran kedua lembaga tersebut. Sebelumnya, DPR dan pemerintah tengah membahas perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan. Dalam rancangan itu, pemerintah berencana memangkas anggaran untuk menutup defisit APBN 2013.


Editor: Nanda Hidayat