Golkar: Wewenang Koalisi ada di SBY

KBR68H, Jakarta- Koalisi partai pendukung pemerintah setgab memberi wewenang penuh pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyikapi Partai Keadilan Sejahtera. Ini menyusul penolakan partai itu pada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari menyebutkan, kontrak koalisi hanya ada antara presiden dengan partai yang bersangkutan.

"Koalisi yang sebenarnya terjadi adalah koalisi presiden dengan partai-partai politik, misalnya presiden dengan Golkar, PKB, PAN, dan PKS. Maka, setgab cenderung menyerahkan sikap PKS itu pada presiden SBY. Karena itu, penandatanganan kontrak dan sebagainya untuk bergabung dalam koalisi itu antara presiden dan PKS," kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari. Sebelumnya, pemerintah berencana menaikan BBM bersubsidi pertengahan bulan ini. Setelahnya, pemerintah berencana mencairkan Bantuan Langsung Tunai Sementara sebagai pengganti subsidi. Namun, dari semua partai koalisi pemerintah, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang lantang menolak rencana itu.


Editor: Nanda Hidayat