BPK: Dana Bansos Digunakan untuk Belanja Modal Pemerintah

 KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran anggaran bantuan sosial digunakan untuk kepentingan lain. Temuan ini terdapat dalam hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2012. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Hasan Bisri mengatakan, sejak lima tahun terakhir belanja anggaran bantuan sosial terus meningkat. Namun anggaran pemerintah tersebut justru banyak digunakan untuk belanja modal.

"Dalam praktik banyak digunakan yang sifatnya investasi, misalnya untuk membangun sekolah, membangun ruang kelas-kelas baru, membangun alat-alat laboratorium. Kalau ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan karena sifatnya investasi harusnya dalam bentuk belanja modal. Tetapi yang terjadi memakai belanja sosial. Kalau bantuan-bantuan itu diberikan untuk membangun infrastruktur publik, untuk membiayai satuan kerja pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu bukan bantuan sosial namanya tapi pembiayaan biasa," kata Hasan kepada KBR68H.

Sebelumnya, BPK  memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012. Menurut BPK perlu ada perbaikan penggunaan anggaran oleh pemerintah karena pembayaran belanja barang dan belanja modal di akhir tahun lalu tidak sesuai realisasi fisik. Salah satunya, anggaran untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp 1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak kementerian dan tidak disetor ke kas negara.

Editor: Suryawijayanti