Belum Terima Surat Perpanjangan Kerja, Komisi Informasi Pusat Tersandera

KBR68H, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga kini belum menerima surat perpanjangan masa jabatan yang telah habis sejak 2 Juni, lalu. Surat tersebut seharusnya diterima sebelum komisioner yang baru terpilih. Ketua KIP, Abdul rahman Makmun mengatakan, akibat tidak adanya perpanjangan tersebut, komisioner KIP tidak bisa menggelar pleno untuk mengambil kebijakan atau keputusan penting. Terutama terkait kasus sengketa informasi yang saat ini tengah ditangani.

"Komisioner demisioner maka kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil kebijakan dan tidak bis amengambil keputusan-keputusan dalam pleno. Sehingga kegiatan kita kegiatan administratif saja, jadi kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan  jalan minimal di luar yang tadi itu tanpa mengambil keputusan , atau kebijakan baru atau putusan dalam penyelesaian sengketa. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain misalnya ada kunjungan atau teknis ya jalan tetap, tidak ada masalah," tutur Abdul Rahman kepada KBR68H, Rabu (05/06/13).

Sebelumnya, masa jabatan tujuh komisioner Komisi Informasi Pusat telah habis sejak 2 Juni 2013, lalu. Posisi komisioner tersebut seharusnya sudah terpilih atau diajukan ke DPR oleh Presiden sebelum masa jabatan komisioner KIP habis.

Namun, 21 nama calon yang diajukan oleh Presiden baru diserahkan ke DPR akhir Mei lalu, padahal proses pemilihan memakan waktu kurang lebih satu bulan. Lambatnya Presiden mengajukan nama anggota komisioner KIP, membuat koalisi aktivis hari ini menyegel kantor KIP di Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan aktivis.

Editor: Doddy Rosadi