Aktivis Temukan Korupsi Alih Fungsi Lahan Senilai Rp 1,9 T

KBR68H, Jakarta - Hasil investigasi Koalisi Antimafia Hutan menemukan kasus dugaan korupsi dan suap di sektor sumber daya alam terutama sektor kehutanan, perkebunan dan tambang di tiga provinisi, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

Menurut Juru Bicara Koalisi Antimafia Hutan, Tama S Langkun, ada lima indikasi tindak pidana korupasi terkait dengan alih fungsi lahan.

“Dari sana kita melihat potensi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yaitu aktivitas di kawasan hutan sekitar Rp 1,9 triliun. Dan salah satunya ada indikasi penyuapan untuk menerbitkan izin uangnya sekitar 4 miliar. Polanya dari lima kasus tersebut adalah  hutan tanaman industri, perkebunan dan ada juga penerbitan izin pertambangan dan yang dominan adalah kepala daerah dan swasta,” kata Tama.

Hasil investigasi ini akan disampaikan KPK pada Jumat (14/6) dan mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius.

“Faktanya di lapangan korupsi di sektor ini besar sekali, dan apa yang sudah kami lakukan seringkali terbalik, padahal Presiden SBY mengajak harus menjadikan aktivis lingkungan menjadi sahabat tapi aktivis seringkali dilaporkan ke polisi atau dilaporkan karena provokasi,” ujar Tama.

Investigasi yang dilakukan Koalisi Antimafia Hutan selama enam bulan pada 2012-2013 menemukan lima kasus dugaan korupsi dan suap. Dari lima kasus itu tercatat 16 orang terindikasi terlibat, dari menteri atau bekas menteri tiga orang, kepala daerah atau bekas kepala daerah lima orang, dan pejabat kementerian satu orang.

Sumber: Green Radio
Editor: Anto Sidharta