KBR, Jakarta- Program 3 juta rumah andalan Presiden Prabowo menuai kritik. Pasalnya, program ini dinilai tidak realistis dan sulit untuk diwujudkan.
Pengamat Perumahan sekaligus Konsultan Properti, Anton Sitorus mengaku pesimis program ini bisa berjalan dengan baik. Keraguan ini muncul karena berkaca pada era pemerintahan Joko Widodo yang mencanangkan 1 juta rumah per tahun, tapi hingga akhir masa jabatan program itu tidak berhasil memenuhi target.
"Sejak awal saya sudah pesimis program ini bisa berjalan. Jadi 3 juta itu angka yang cukup besar loh, dan tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Periode lalu saja tidak mencapai target. Ini target malah ditambah. Saya ragu pemerintah itu tidak merencanakan dengan matang terkait program ini," ujar Anton kepada KBR, Selasa (27/5/2025).
Selain itu, Anton juga menyoroti terkait peta jalan dalam program 3 juta rumah ini.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas. Hal itu terlihat dari tidak adanya progres yang masif dari program rumah ini.
"Kalau kita lihat mana dia roadmap-nya? sampai sekarang aja masih berkutat dipermasalahkan yang sama yakni anggaran dan internal lembaga mereka. Wujud proses rumahnya itu mana?. Tanpa road map yang jelas tentu sulit sekali terwujud. Semua itu kan harus ada perencanaan yang matang agar pihak-pihak yang terlibat didalam itu bergerak dengan tepat dan beriringan," katanya.
Apa Saja Kendala Program Rumah Subsidi ini ?
Anton mengungkapkan sejumlah kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam program membangun 3 juta rumah.
Sejumlah kendala diantaranya yakni keterbatasan anggaran, keterbatasan ketersediaan lahan untuk perumahan, hingga minimnya kemauan investor dan pengembang dalam berkontribusi mewujudkan mega program tersebut.
"Dengan hanya mengandalkan budget dari APBN tidak cukup. Anggaran yang dibutuhkan itu besar, jadi perlu terobosan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investasi asing. Tapi kan kita realistis saja ya, bicara fakta mereka (investor dan developer) pasti melihat keuntungan. Kalau mereka menilai tidak ada keuntungannya ya mereka pergi,” tutur Anton.
“Ini sebenarnya kan tanggungjawab pemerintah karena ini program untuk rakyat kecil. Mereka (investor dan developer) ya mikir-mikir," imbuhnya.
Lahan Sitaan Koruptor Bukan Solusi yang Tepat
Anton juga menilai rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait yang ingin memanfaatkan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah rakyat tidak tepat. Sebab menurutnya hal itu tidak semudah yang dibayangkan.
"Bilang mau pakai lahan sitaan, ya yang benar aja dong. Itu bukan solusi ya kalau menurut saya. Justru itu akan menjadi bumerang atau masalah dikemudian hari. Entah itu rawan digugat hukum, bersengketa lah. Jadi saya minta jangan asal ngomong lah," ucapnya.
Desakan untuk Pemerintah
Untuk itu, Anton Sitorus meminta pemerintah agar fokus memperbaiki dan mengembangkan program perumahan rakyat yang sudah ada ketimbang membuat program baru, 3 juta rumah setahun.
"Sudah ada sebenarnya program rumah rakyat itu. Jadi enggak usah sok-sok bikin (program), yang ada jalani saja. Mudah-mudahan program yang sudah ada bisa diperbaiki, apa yang kurang diperbagus atau diganti. Misal seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), ”ucapnya kepada KBR.
Janji Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan terwujudnya program 3 juta rumah per tahun, dengan rincian 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.
Program 3 juta rumah ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias gaji di bawah Rp8 juta per bulan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan backlog perumahan dengan menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Jadi ini niat baik pemerintah. Kita optimistis. Kita tetap berusaha agar target 3 juta tercapai, membangun dan renovasi, kita bekerja keras," jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (19/5).
Sudah Terbangun ?
Bahkan pada awal 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait mengeklaim saat ini pemerintah sudah berhasil membangun sebanyak 40.000 rumah sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, atau hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci dimana saja lokasi perumahan tersebut.
"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan jumlah itu akan terus bertambah," ucap menteri yang akrab disapa Ara, di Kompleks Istana Negara, Selasa (7/1).
Ara juga menyebut pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan sitaan negara untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah. Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Akui Anggaran Kurang Hingga Roadmap yang Masih Kabur
Teranyar, untuk kesekian kalinya Menteri Ara mengakui minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kata dia, anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya mampu untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.
"Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP. Jadi memang masih kurang," kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Ara pun mengakui saat ini pihaknya masih mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.
Dalam laporannya, Ara bilang bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN).
Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).
“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan Wamen konsentrasi di situ,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Ara juga mengakui perlunya peta jalan yang konkret untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.
"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah. Ya ini penting untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Serta, menjadi acuan bersama seluruh pemangku. Jadi kami mohon arahan dan dukungan bapak/ibu," katanya.
Dalam program ini, Ara juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS.
Desakan dan Usulan
Merespon ketidakjelasan terkait program 3 juta rumah, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendesak agar Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, segera diundang untuk memaparkan roadmap yang lebih jelas dan komprehensif.
"Kami dari REI mendorong agar Komisi V DPR RI mengundang langsung Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan yang merumuskan program 3 juta rumah sejak awal. Dengan begitu, program ini lebih produktif dan berjalan dengan arah yang jelas. Tidak sein lampu kanan, tapi beloknya ke kiri," kata Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, dalam rapat dengar bersama Komisi V DPR RI, Selasa (20/5).
Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan skema rent-to-own (sewa beli) rumah bagi masyarakat non-fixed income (tanpa slip gaji).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Apersi Junaidi Abdillah menilai skema sewa beli ini bisa memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa slip gaji bisa memiliki hunian impian.
Berapa Dana yang Digelontorkan untuk Program ini?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan 2025 mencapai Rp40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.
Rinciannya, yakni;
- pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit
- Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit
- Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Kondisi Backlog di RI
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog atau gap/deviasi antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada di Indonesia mencapai 15 juta unit pada tahun 2025.
Data ini menunjukkan bahwa ada banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.
Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri adalah 84,79%. Ini berarti sekitar 10,86 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.
Kalkulasi pemerintah kebutuhan rumah baru berkisar antara 820.000 hingga 1 juta rumah per tahunnya. Sementara pengembang hanya mampu membangun 400.000 unit per tahun.
Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 289,5 juta jiwa, dengan jumlah keluarga yang tercatat sebanyak 91,3 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan data tahun sebelumnya yang menunjukkan jumlah keluarga berada pada kisaran 74 hingga 78 juta.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet mencatat pada 2015 program negara membangun rumah hanya terealisasi 700 ribuan unit. Lalu, Program Sejuta Rumah terealisasi sekitar 1,3 juta unit pada 2019. Sementara pada 2023, angkanya masih di kisaran 1,2 juta unit.
Artinya, selama satu dekade terakhir, program pembangunan rumah baru belum bisa mencapai di atas 1,3 juta unit per tahun.
Baca juga:
