KBR, Jakarta- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi batal mengundurkan diri setelah diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap bertugas. Semula, Hasan mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, namun akhirnya tidak direstui Prabowo.
PDI Perjuangan menegaskan tanggung jawab utama dalam hal komunikasi publik berada di tangan PCO yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi.
Juru bicara PDIP, Seno Bagaskoro mengatakan kegagalan komunikasi bukan hanya sekadar soal teknis narasi, tapi juga menyangkut sensitivitas dan kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang.
“Pemerintah mungkin merasa telah bekerja keras. Tapi jika pesan itu tidak sampai dengan tepat kepada publik, bahkan menimbulkan bias dan miskomunikasi, maka fungsi komunikasi telah gagal. Ini bukan hanya soal gaya, tapi soal kapabilitas dan kesadaran akan kebutuhan masyarakat akan informasi yang jernih dan terbuka,” ungkapnya Seno kepada KBR, Rabu (7/5/2025).
Seno mencontohkan berbagai isu yang memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah, mulai dari wacana darurat sipil, situasi krisis energi, hingga kritik dari kalangan intelektual dan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Perlunya evaluasi eksternal terhadap kinerja kementerian dan lembaga, sebab evaluasi internal cenderung tidak objektif,” tuturnya.
Seno mengingatkan perkara soal loyalitas seharusnya tidak menjadi alasan untuk menutupi kekeliruan yang terus berulang.
“Di level setingkat menteri, hal-hal seperti loyalitas dan integritas seharusnya sudah menjadi dasar. Bukan sesuatu yang harus diajarkan lagi. Rakyat butuh pemimpin yang bukan hanya bekerja, tapi juga peka dan bertanggung jawab,” kata Seno.
Hak Prerogatif Presiden
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Berkaitan dengan kewenangan tersebut itu prerogatif presiden,” ucap Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan disetujui atau tidaknya pengunduran diri Hasan Nasbi menjadi kewenangan dan hak mutlak seorang presiden.
“Kalau ada seseorang yang meminta mundur namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden, apapun kriterianya, itu prerogatif presiden,” tutur Puan.
Komitmen Lemah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keputusan Hasan untuk membatalkan pengunduran diri mencerminkan lemahnya komitmen terhadap kepentingan publik.
“Hasan Nasbi belum sepenuhnya memahami bahwa posisinya adalah kepanjangan lisan negara, bukan sekadar representasi pribadi Prabowo. Komitmennya seharusnya untuk publik, bukan untuk elite politik,” kata Dedi kepada KBR, Rabu (7/5/2025).
Dedi menambahkan, langkah Hasan yang tetap bertahan setelah diminta Presiden justru menunjukkan loyalitas pada kekuasaan, bukan pada kepentingan negara. Menurutnya, bila Hasan benar-benar berkomitmen untuk publik, ia seharusnya tetap pada keputusan awal untuk mundur.
“Selama ini, kinerja PCO juga mendapat banyak kritik, termasuk soal tumpang tindih fungsi dan lemahnya respons komunikasi di tengah krisis. Hasan juga dinilai tidak cukup dekat secara operasional dengan Presiden,” ujar Dedi.
Hasan menilai, posisi Hasan sebagai juru bicara menjadi tidak efektif lantaran kurang memahami secara langsung kebutuhan komunikasi Presiden maupun publik.
“Kalau Hasan tidak mendampingi Presiden dari hari ke hari, bagaimana dia bisa menyampaikan pesan Presiden secara akurat? Maka, secara kelembagaan, PCO menjadi tidak relevan,” tambahnya.
Dedi turut menyayangkan argumen Hasan yang menyebut dirinya sebagai ‘anak buah Presiden’ sebagai alasan bertahan di jabatan publik.
“Ini bukan soal loyalitas personal. Kalau ingin jadi juru bicara pribadi, silakan. Tapi sebagai juru bicara Presiden, tanggung jawabnya adalah menjaga marwah institusi dan memastikan kebutuhan informasi publik terpenuhi,” tegas Dedi.
Sementara itu, Hasan menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan didasari emosi, melainkan pertimbangan matang untuk memperbaiki komunikasi pemerintahan.
Ia mengatakan telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum memutuskan kembali menjabat.
“Saya diperintahkan untuk melanjutkan tugas memimpin PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Hasan mulai kembali berkantor pada 6 Mei 2025, dan hadir dalam sidang kabinet paripurna sehari sebelumnya. Ia menyebut surat pengunduran dirinya memang sudah disampaikan, namun belum ditandatangani karena masih dalam proses evaluasi.
Presiden Prabowo Singgung Kekhilafan Komunikasi
Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo menyinggung adanya kekeliruan komunikasi dari sejumlah pejabat, termasuk juru bicara. Namun, ia menyebut hal itu wajar, mengingat sebagian pejabat masih baru menjabat.
“Di sana-sini ada keseleo, wajar. Ada khilaf, wajar. Ada menteri-menteri senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru,” ujar Prabowo, Senin (5/5/2025).
Prabowo juga menegaskan bahwa enam bulan pertama akan menjadi masa krusial untuk membuktikan soliditas kerja kabinet.
Ucapan Kontroversial Hasan Soal Teror Tempo
Maret lalu, publik sempat dibuat marah karena pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor Tempo di Jakarta Barat. Saat ditanya wartawan soal teror itu, Hasan meminta kepala babi itu 'dimasak'.
“Sudah, dimasak aja,” ucap Hasan.
Pernyataan tersebut dinilai tak berempati dan tidak menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pers.
Teror kepada Tempo terjadi Kamis, 20 Maret 2025. Hari itu, kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana.
Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengakui, ucapan Hasan Nasbi itu bentuk keteledoran dan kekeliruan.
Hasan Nasbi pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO pada 19 Agustus 2024, saat masa transisi pemerintahan. Ia kembali ditetapkan dalam jabatan yang sama pada 21 Oktober 2024.
Jejak Politik Hasan Nasbi
Hasan Nasbi dikenal sebagai konsultan politik yang berperan penting dalam berbagai kampanye politik di Indonesia. Ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network yang aktif dalam publikasi hasil quick count pemilu.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, ia menjadi koordinator relawan untuk pasangan Jokowi-Ahok, dan pada 2016 terlibat dalam pendanaan awal gerakan Teman Ahok.
Meski awalnya dekat dengan lingkaran Jokowi, ia kemudian tampil sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024. Pada Agustus 2024, ia dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo.
Meski awalnya berada di lingkaran Jokowi, Hasan kini dipercaya melanjutkan jabatan tersebut di era pemerintahan Presiden Prabowo, menjadikannya figur kunci dalam strategi komunikasi kekuasaan lintas transisi.
Baca juga:
- Sikap Hasan Nasbi Jentelmen, tetapi Ada Faktor Lain di Baliknya?
