KBR, Jakarta- DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang tentang Perubahan ke-3 atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang digelar di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut pembahasan RUU Polri berfokus pada usia pensiun dari 55 tahun menjadi 60. Namun, Ia menepis anggapan bahwa RUU TNI-Polri yang tengah dibahas di DPR bertujuan untuk menjadikan fungsi TNI-Polri sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Tetap saja harus kembali profesional pada bidangnya tidak ada migrasi TNI Polri ke wilayah sipil kecuali keluar dari status resmi ke sebagai TNI Polri. Tetap saja domain pertahanan ada di TNI dan domain keamanan ada di Polri, tidak boleh ada migrasi," ujar Mardani dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/5/2024)
Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan mendukung penambahan usia pensiun menjadi 60 tahun. Sebab kata dia, angka harapan hidup semakin tinggi.
"Pertimbangannya memang dengan angka harapan hidup yang tinggi, pensiun usia 55 itu masih bisa mengabdi, begitu pertimbangan utamanya," kata Mardani.
Sementara itu, Ia berharap RUU Polri ini bisa memperkuat profesionalisme polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Baca juga:
- Ini Alasan Koalisi Sipil Tolak Revisi UU TNI
- PBHI: 5.590 Orang Jadi Korban Pelanggaran HAM di Papua Kuartal I 2024
Sebelumnya, pimpinan DPR RI mengesahkan empat rancangan undang-undang (RUU) menjadi usulan inisiatif DPR. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Keempat RUU itu, antara lain: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.
Editor: Rony Sitanggang
