Bagikan:

Mendagri Buka Daftar Pemda yang Tidak Mengendalikan Inflasi

"Ini daerah autopilot yang daerahnya sama sekali tidak ngurusin inflasi,”

NASIONAL

Senin, 13 Mei 2024 18:25 WIB

ayam

Ilustrasi: Pedagang ayam potong di Pasar Kosambi, Bandung, Jabar,Kamis, (6/7/2023) (FOTO: ANTARA/Raisan Al Farisi)

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 94 pemerintah daerah (pemda) yang belum berupaya mengendalikan inflasi di daerahnya. Salah satunya Nias. Puluhan daerah ini diungkap Menteri Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 yang digelar daring dan luring di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024.

“Ada pemda yang belum melakukan sama sekali, artinya auto-pilot, tidak kerja untuk ngurusin inflasi atau mungkin tidak ada laporannya. Mulai dari Nias, Mandailing Natal, Nias Selatan. Inilah daerah-daerahnya dan ini jadi catatan kita. Tidak apa-apa ini live streaming di YouTube. Ditekan-tekan media, silakan diekspose saja, biar masyarakat tahu siapa, pemerintahnya bekerja atau tidak. Ini daerah autopilot yang daerahnya sama sekali tidak ngurusin inflasi,” kata Tito.

Selain tiga daerah di atas, pemda lain yang belum melaporkan upaya pengendalian inflasi antara lain Kota Padang, Kota Manado, Kota Blitar, Lamongan, Situbondo, Bantul, Sragen, Kota Palopo hingga Kota Sorong.

Baca juga:

Upaya Konkret

Sebaliknya, ada 26 pemerintah daerah yang telah melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi. Antara lain Aceh Utara, Kota Medan, Kota Jambi, Kota Depok, Padang Panjang hingga Kota Padang Panjang.

Upaya konkret itu adalah memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pencanangan gerakan menanam, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia hingga rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi. Apalagi kata dia, saat ini masih terjadi krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.

Menteri Tito juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang belum merata di berbagai wilayah di tanah air. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2024, tertinggi masih di Pulau Jawa, yakni 57 persen.

Disusul Sumatra 21,85 persen dan Kalimantan 8,19 persen. Dia mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menjaga inflasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Meski begitu, ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2024 yang mencapai 5,11 persen. Dia mengeklaim, tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto Indonesia di posisi 44 dari 185 negara. Pencapaian itu lebih baik ketimbang PDB sejumlah negara lain, seperti Arab Saudi, Kazakhstan hingga Finlandia.

Secara spasial, tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah itu didorong kegiatan pertambangan, industri logam hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending