KBR, Jakarta- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), menemukan sejumlah kejanggalan dalam persidangan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Kejanggalan itu kata Kuasa Hukum KNTI, Ahmad Marthin Hadiwinata, berupa surat izin lingkungan yang kini dimiliki oleh pihak tergugat.
“Salah satu gugatan kami memang menyatakan tidak adanya izin lingkungan. Nah di dalam persidangan muncul lah izin lingkungan,” kata Martin di PTUN, Jakarta, Selasa (31/5).
Martin juga berkata, di dalam Status Lingkungan Hidup Jakarta, Izin Lingkungan yang dimiliki pihak tergugat juga tidak memiliki nomor SK. “Namun tiba-tiba muncul,” ujar Martin
Selain kejanggalan izin lingkungan yang muncul secara tiba-tiba, KNTI juga mempertanyakan status ahli yang diajukan tergugat, yakni Hesti Nawangsidi. Hesti, kata Martin merupakan konsultan penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan masuk dalam tim penyusunan Raperda Reklamasi. Pemilihan Hesti sebagai ahli oleh pihak tergugat dinilai memiliki konflik kepentingan.
“ Dan kami menyatakan keberatan, tapi hakim tidak melihat keberatan kami.”Ujar Martin.
Jika gugatan nelayan terhadap PT. Muara Wisesa dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ditolak, Martin mengaku sudah mengantisipasi beberapa langkah. “ Kami akan mengajukan banding, kemudian kami akan melihat kemungkinan lain yang lebih strategis, karena adanya permasalahan hukum, lingkungan, sosial ekonomi yang terjadi di proyek ini,” kata Martin.
Hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Koalisi menggugat Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.
Editor: Malika
