KBR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan larangan
terhadap anggotanya terlibat politik praktis, meski ada wacana untuk
menempatkan mereka di lembaga-lembaga sipil. Juru Bicara TNI, Fuad Basya
mengatakan, bila ditemukan anggota TNI masuk dunia politik, maka akan
diberi sanksi tegas.
"Panglima bilang, TNI sekarang bukan dwi fungsi, tapi TNI sekarang sudah multifungsi, hanya satu fungsi yg tidak diambil, apa itu? Politik itu tidak boleh, apalagi politik praktis. Tidak ada satu pun prajurit yang boleh ikut politik praktis, apakah itu sebagai tim sukses tidak boleh," kata Fuad Basya di KBR Pagi, (21/5/2015).
TNI menjamin anggotanya tidak akan keluar dari
koridor undang-undang.
"Kalau
dia sampai ikut politik praktis pasti akan diproses hukum, kalau memang
harus dipidana, pidana. Apapun yang dia langgar, dia pasti akan dihukum
kalau perlu dicopot, ya copot," tambahnya.
Fuad Basya menambahkan, pihaknya siap apabila
ditempatkan di manapun sesuai instruksi Presiden Jokowi. Kata dia,
apabila terdapat anggota yang masuk ke lembaga di luar yang ditentukan,
maka yang bersangkutan harus pensiun. Menurutnya, sampai saat ini banyak
kementerian lembaga yang meminta bantuan tenaga profesional dari TNI.
Ia menjamin hal ini tidak mengganggu fungsi utama TNI.
Editor: Damar Fery
