KBR, Jakarta - Rekonstruksi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang
dilakukan tersangka Ketua KPK nonaktif Abraham Samad, tidak bisa
dijadikan alat bukti di pengadilan. Pakar Hukum Pidana, Agustinus Pohan
mengatakan, rekonstruksi itu hanya sebagai pengawas internal kepolisian,
bukan alat pembuktian.
"Tidak bisa, jadi rekonstruksi tidak bisa disajikan sebagai bagian dari (alat bukti di pengadilan). Memang rekonstruksi dibuat berita acara tapi berita acara itu tidak punya nilai pembuktian. Memang tidak ada ketentuan bahwa rekonstruksi harus melibatkan saksi atau tersangka. Tapi rekonstruksi itu harusnya merupakan upaya internal kepolisian untuk pengawasan." kata Agustinus kepada KBR, Senin (18/5/2015).
Dia mengungkapkan, semestinya rekonstruksi
dilakukan dengan objektif. Sedangkan dalam kasus ini, Agustinus menilai,
Kepolisian Sulawesi Selatan dan Barat tidak mengabaikannya.
"Apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu sepatutnyalah
rekonstruksi itu didasarkan pada bukti-bukti objektif, bukan bukti-bukti
untuk kepentingan tertentu," tambahnya.
Pakar
Hukum Pidana, Agustinus Pohan menambahkan, rekonstruksi kasus ini tidak
sejalan dan sesuai dengan keterangan dari tersangka sebab tidak
melibatkan Abraham Samad dalam prosesnya. Dia mencurigai, reka ulang
kasus itu hanya dilakukan untuk membenarkan keterangan saksi yang
memberatkan tersangka.
Sebelumnya, kuasa hukum Ketua KPK nonaktif Abraham Samad menolak upaya
rekonstruksi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat lantaran sama
sekali tidak melibatkan tersangka, yakni Abraham Samad dan Feriyani Lim.
Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dijerat dengan tuduhan pemalsuaan
administrasi kependudukan. Abraham dituduh membantu tersangka utama,
Feriyani Lim, menerbitkan KK dan KTP, saat mengurus perpanjangan paspor
di Makassar pada 2007 silam.
Editor: Quinawaty Pasaribu
