KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo bakal mengevaluasi aparat keamanan
yang bertugas di Papua. Staf Khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan, upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat
kekerasan yang kerap dilakukan aparat kepolisian dan tentara di Bumi
Cendrawasih itu. Hal tersebut kata dia, dijadikan salah satu cara untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sana.
"Presiden
telah meminta kepada TNI dan Polri agar berhenti melakukan tindakan
represif di Papua. Selanjutnya, jalan dialog lebih dikedepankan untuk
menyelesaikan masalah. (Apakah aparat TNI dan Polisi akan dieavaluasi?)
Hal itu pasti akan dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Kalau
dilihat kemarin, Panglima TNI dan Kapolri, di hadapan presiden, tokoh
masyarakat menyatakan bakal mendukung himbauan presiden," katanya saat
diwawancara KBR (11/5/2015).
Ia menambahkan, salah satu evaluasi itu
adalah kembali mendefinisikan pemahaman mengenai Negara Kesatuan
Republik Indonesia di tubuh TNI. Sebab menurutnya, definisi NKRI yang
dipahami oleh anggota TNI menjadi pemicu konflik antara pemerintah dan
masyarakat di Papua.
Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Papua. Selain melakukan kegiatan formal semisal menyaksikan panen raya, salah satu agenda Jokowi di sana adalah memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik yang ada di sana. Ke depannya, Jokowi berjanji bakal membebaskan seluruh tahanan politik di Indonesia.
Editor: Dimas Rizky
