KBR, Jakarta - Kader Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga mengajak kubu Agung Laksono dan Kemenkumham untuk tidak mengajukan banding. Menurut dia, proses pengadilan yang panjang dan sudah menghadirkan sejumlah saksi-saksi dari kedua belah pihak, sudah cukup untuk merampungkan putusan akhir atau final.
"Supaya
pihak yang kalah dalam hal ini Agung Laksono dan teman-teman, ini sudah
jadi keputusan pengadilan, terima ini dan mengajak supaya tidak
banding. Begitu juga dengan Kemenkumham ini bukan gengsi-gengsian tapi
soal penegakkan hukum," usai sidang putusan gugatan kubu Ical di PTUN
Jakarta Timur, Senin (18/5/2015).
Sebelumnya, kuasa hukum kubu
Golkar Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengadilan PTUN
memutuskan untuk mencabut SK Menkumham terkait pengesahan munas Ancol,
lantaran bertentangan dengan Undang-undang yang ada. Menurut dia,
putusan sela ini menyatakan hasil DPP Munas Riau lah yang sah, sampai
ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
Sedangkan dari pihak Agung Laksono dan Kemenkumham, usai putusan
tersebut kedua belah pihak langsung mendaftar untuk banding. Menurut,
Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian, Lantaran
beberapa pertimbangan yang muncul di pengadilan, bukan berasal dari
permintaan dari kedua belah pihak, baik tergugat maupun menggugat.
"Saya kira apa yang disampaikan hakim atas putusan ini kita akan banding. Kita rumuskan yang kita anggap harus diluruskan, terutama seperti hal yang tak diminta tapi dimasukkan, dia (hakim) tambahkan ada banyak. Contohnya uraikan mengenai sistem politik dikaitkan dengan UUD 45 padahal tidak ada yang diminta tapi dirumuskan sedemikian rupa. Tidak diminta tapi ditambahkan," terang Lawrence dalam waktu yang sama.
Editor: Dimas Rizky
