KBR, Jakarta- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta
Kemendagri untuk menyediakan anggaran Pilkada serentak dari APBN dan ke
depannya tidak diambilkan dari APBD. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil
beralasan, pemerintah daerah akan kesulitan menyesuaikan realokasi
anggaran untuk Pilkada jika harus diambil dari APBD. Selain itu kata
dia, besar kemungkinan terjadi konflik kepentingan di lingkaran Pemda
setempat dalam penyusunan anggaran jika diambil dari APBD.
"Kondisi
saat ini adalah kondisi tidak normal. Penganggaran sebelum adanya
perubahan, penghematan dan lain sebagainya. Satu hal yang harus
dipastikan oleh Kemendagri jangan sampai pengalihan anggaran
mempengaruhi pelayanan publik di daerah. Saya lebih setuju anggarannya
kembali ke APBN saja. Daerah tidak kebingungan untuk penyusunan
anggaran, dan terhindar dari konflik kepentingan dalam penyusunan
anggaran,"
Fadli menambahkan penyelenggaran Pilkada serentak
2015 ini dianggap terburu-buru dan kesiapannya dipertanyakan karena
tidak adanya ketersediaan anggaran dari APBN. Hal itu mengakibatkan
daerah harus menggunakan dana hibah. Pilkada serentak yang akan digelar
pada akhir tahun ini rencananya akan diikuti oleh 269 kabupaten/kota.
Editor: Dimas Rizky
