SDA Tidak Tahu Ada Anggota DPR Bermain Dalam Penyelenggaraan Haji

KBR, Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak tahu menahu adanya anggota DPR yang memiliki bisnis pengadaan penyelenggaran ibadah haji. Hal ini disampaikan Suryadharma Ali usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugana korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama. Meski begitu ia mengaku pernah mendengar kabar tersebut. Kata dia, saat diperiksa, penyidik KPK juga menanyakan masalah pemondokan haji yang tidak layak di Arab Saudi. (Baca: Mafia Haji itu Ada!)

"Saya tidak tahu persis apakah ada permainan semacam itu yang dilakukan oleh Komisi VIII. Kalau isu, itu ada, tetapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian. Jadi saya memberikan keterangan, saya tidak tahu apakah ada anggota Komisi VIII yang melakukan bisnis-bisnis pengadaan itu," ujar Suryadharma di KPK (6/5).

Menteri Agama Suryadharma Ali membenarkan kalau memang ada permasalahan dalam pemondokan haji. Ia mengetahui hal itu setelah melakukan evaluasi dan meminta laporan dari tim perumahan, tim catering, komisi pengawas haji, tim kesehatan, tim keamanan dan irjen.

Kasus ini mencuat setelah PPATK mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun sepanjang 2004-2012.

Editor: Nanda Hidayat