Program Ekonomi Prabowo dan Jokowi Berpotensi Langgar HAM

KBR,Jakarta - Koalisi LSM yang terdiri dari Sawitwatch, Kontras, Walhi, serta HuMa menilai kubu capres Prabowo maupun Joko Widodo tidak punya program ekonomi yang pro rakyat.

Aktivis Sawitwatch, Bondan Andriyanu mengatakan, kubu Prabowo-Hatta kemungkinan melanjutkan program MP3EI yang sarat pelanggaran HAM. Sementara itu, program kerja ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla juga tidak lebih baik.

"Kalau kita lihat program Jokowi juga tidak lebih baik. Mereka menggunakan kata agribisnis kerakyatan. Itu simplifikasi dari budaya pertanian sebatas ekonomi belaka. Padahal yang dibutuhkan negara ini adalah budaya bertani atau agrikultur. Petani keluarga skala kecil. Bukan sebatas ekonomi," kata Bondan Andriyanu di Jakarta (30/5).

Bondan Andriyanu menambahkan sektor perkebunan khususnya sawit harus mendapat perhatian khusus terutama dengan adanya program Masterplan Percepatan Percepatan Pemerataan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menurut dia, program ekonomi semacam itu akan mendorong pertumbuhan perubahan lahan menjadi perkebunan.

Pada 23 Mei lalu, Komite Ekonomi,Sosial, dan Budaya PBB memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait pelaksanaan MP3EI yang dinilai mengabaikan HAM. Beberapa rekomendasi komite diantaranya meminta pemerintah meninjau ulang undang-undang dan peraturan di sektor pertambangan dan perkebunan. Selanjutnya, komite juga menyoroti banyaknya penggusuran laham warga dan meminta pemerintah meninjau ulang kepemilikan tanah. (Baca: Prabowo Dapat Restu SBY untuk Nyapres)

Editor: Nanda Hidayat