Pengamat: TNI dan Polri Tak Bisa Netral Dalam Pemilu

KBR, Jakarta – Netralitas TNI dan Polri akan sulit terwujud apabila mereka dilibatkan dalam Pemilu. Pasalnya menurut Pengamat Militer Anak Agung Banyu Perwita, sistem yang ada di dalam tubuh TNI dan Polri dengan sistem komando tidak memungkinkan untuk berlaku netral. Anak Agung menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan hak pilih TNI dan Polri dalam Pemilu.

MK memutuskan anggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan menggunakan hak politiknya dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan sebagai alat negara, TNI dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya sebagai alat negara saat Pemilu.

Salah seorang penggugat Ifdal Kasim mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap perlu merevisi Undang-Undang Pemilu yang digugat itu. Bekas Ketua Komnas HAM itu mengatakan putusan MK ini hanya mengabulkan netralitas anggota TNI Polri sampai pemilihan presiden tahun 2014 saja. Sedangkan untuk Pemilu lima tahun mendatang belum ada penjelasan tentang ini.

Anak Agung Banyu Perwita mengatakan sangat khawatir, apabila TNI dan Polri tetap dilibatkan maka akan berpotensi memihak dan menjadikan masyarakat sipil tertekan dan terpecah belah. Dia menambahkan, potensi tersebut sudah terlihat ketika para purnawirawan TNI/ Polri mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon presiden 2014.

“Yang kita khawatirkan karena kecenderungan yang terjadi di tempat kita adalah menggunakan konteks keberpihakan sebuah kelompok terhadap yang lainnya. Kalau ini terjadi saya berpikir ini bukan sebuah contoh yang baik ketika kita berbicara mengenai demokrasi,” ujar Anak Agung Perwita.

Editor: Luviana