Pemerintah Perlu Perketat Pembentukan otonomi Baru

KBR, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD menilai pemerintah dan DPR tidak selektif dalam memilih daerah otonom baru. Ini menyusul disetujuinya 65 daerah otonom baru oleh DPR.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng beralasan sekitar 50 persen dari daerah otonom yang telah disahkan pemerintah berada di wilayah Indonesia Timur yaitu Papua. Padahal sebelumnya banyak daerah otonom di wilayah timur memiliki kinerja yang buruk.

KPPOD mengkhawatirkan jika hal tersebut juga terjadi pada puluhan daerah otonom baru yang baru di sahkan itu. Endi Jaweng menambahkan dibukanya puluhan daerah otonom barukembali memicu dibukanya pintu koruspi oleh para kepala daerah nantinya.

"Kita tahu tantangan papua yang sangat kompleks wilayah yang sangat luas. Tetapi justru daerah yang banyak dievaluasi Kementriandalam Negeri yang gagal atau kinerjanya buruk itu ada di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB, Indonesia Timur. Tapi konsentrasi pemerkaran di sana ada disana, saya kira pemerintah dan DPR gagal menjawa satu tuntutan publik bahwa harus dibuktian dulu bahwa pemekaran ini memang rute alternatif, bahwa ini pilihan yang layak untuk mempercepat pembangunan," kata Robert dalam Program Sarapan Pagi KBR, Rabu (14/5).

Sementara setelah DPR menyetujui pembentukan 65 daerah otonom baru, presiden bakal segera mengeluarkan Kepres. Kemudian, Mentri Dalam Negeri bersama DPR akan membahas persoalan ini.

Daerah otonom baru bertujuan untuk memberikabn keleluasaan kepada daerah untuk berkembang. Baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun pemberdayaan ketenagakerjaan.

Editor: Pebriansyah Ariefana