KBR, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) meminta warganya untuk menolak dan tidak terlibat dalam gerakan Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Sebab, semangat dua organisasi itu berada di luar nilai-nilai dakwah ahlussunnah wal jamaah.
Katib Aam PBNU Malik Madani mengatakan, NU tak setuju dengan ide HTI untuk mendirikan negara khilafah. NU merasa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah bentuk final dari negara dan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, ide membentuk khilafah sama saja dengan upaya membubarkan NKRI.
“Islam tidak pernah mewajiban pemeluknya untuk membentuk model negara tertentu. Melainkan diserahkan kepada umat Islam sendiri pada setiap masa dan tempat. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi ‘Anda sekalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian’. Islam tidak pernah menentukan model tertentu yang harus digunakan umatnya,” tegas Malik.
Dia menambahkan, NKRI sudah merupakan kesepakatan bersama para pendiri negara. Untuk itulah kesepakatan ini harus diamankan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga NU.
Sementara mengenai FPI, Malik mengatakan NU tak setuju dengan cara-cara kelompok itu memberantas kemungkaran dan kemaksiatan yang cenderung dengan kekerasan. FPI seakan-akan mengambil alih tugas aparat keamanan yang sah.
“Praktik amar makruf dan nahi munkar model FPI, tidak terdapat acuannya di dalam kitab-kitab ulama mazhab,” tambahnya.
Malik mengatakan, permintaan ini selalu disampaikan dalam setiap pertemuan, seperti musyawarah nasional dan muktamar. Selain itu, dalam setiap pengajian para ulama diminta untuk meneruskan imbauan ini.
