LSM HAM: MP3EI Abaikan HAM

KBR, Jakarta - Koalisi LSM HAM yang terdiri dari Kontras, HuMa, Sawitwatch, serta Walhi mendesak pemerintah merevisi undang-undang dan peraturan pelaksanaan MP3EI. MP3EI selama ini mengabaikan HAM.

Koordinator Kontras HAris Azhar mengatakan, hal tersebut juga telah direkomendasikan oleh Komisi Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB yang diantaranya menyoroti soal kepemilikan tanah yang sering burujung konflik lahan.

"Selain soal tanah, komite ini juga menyorotinsoal penggusuran paksa yang sering terjadi di sektor industri kehutanan. Banyak komunitas adat yang digusur lewat kebijakan pembabadan hutan. Ada juga yang digusur lewat situasi seperti pembakaran hutan," kata Haris Azhar di Jakarta, Jumat (30/5).

Haris menambahkan, sepanjang tahun lalu ada lebih dari 100 kekerasan terhadap aktivis dalam kasus di sektor sumber daya alam yang mayoritas melibatkan Polri dan TNI. Sementara itu, berdasarkan data HuMa, pada 2012 ada 315 kelompok adat yang digusur dari lahannya.
Pada 23 Mei lalu Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan MP3EI yang dinilai abai terhadap HAM.

Editor: Pebriansyah Ariefana