Kemendagri Cabut Fasilitas Dan Tunjangan Jokowi

KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut fasilitas mewah serta tunjangan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah permohonan status non-aktif Jokowi disetuju oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Juru Bicara Kemendagri Didik Suprayitno mengatakan Jokowi harus menyerahkan fasilitas seperti rumah jabatan dan kendaraan dinas paling lambat akhir bulan Mei ini. Meskipun non-aktif, Jokowi  masih menerima gaji pokok dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

"Manakala Kepala Daerah non-aktif maka tetap diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan pemeliharaan kesehatan melalui Askes.  Namun ia harus menyerahkan rumah jabatan serta perlengkapannya sekaligus kendaraan dinas kepada pemerintah," kata Didik kepada KBR, Rabu (14/5)

Sebelumnya, seusai mendapatkan izin dari Presiden SBY untuk maju sebagai calon presiden, Jokowi juga mendapatkan restu dari Kemendagri untuk non-aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi akan non-aktif sebagai Gubernur  DKI Jakarta per-tanggal 1 Juni hingga 20 Oktober 2014. Selama itu, jabatannya sebagai gubernur diemban oleh wakilnya, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.


Editor: Luviana