Harus Ada Sanksi Jika Prabowo Bohongi Buruh

KBR68H, Jakarta – Pengamat Politik, Arie Sujito menilai kontrak politik antara buruh dengan salah satu calon presiden, harus memuat sanksi bila kontrak tersebut tak dipenuhi.

Kata dia, hal itu sebagai salah satu cara menghindari capres yang hanya obral janji, memenuhi tuntutan para buruh tersebut. Pasalnya kata dia, banyak capres atau partai politik yang menyasar kalangan buruh mengingat jumlahnya yang sangat signifikan.

"Tapi kan ini panggung mas, yang selalu dimanfaatkan untuk menjawab apa pun gitu. Nah tapi belum tentu kualitas dari itu bisa dijamin, saya tidak yakin. Kalau tidak dijelaskan didalam kontrak politik itu bagaimana prosedur implementasinya kalau ini memang benar atau tidak. Nanti biasanya lalai mas, membuat justifikasi, oh ini tidak ada duit, oh ini inflasi, oh ini tidak begitu penting. Ya begitu lah. Itu dalam teori kontrak politik mestinya dijelaskan lebih detil supaya tanggung jawabnya jelas," ujarnya kepada KBR68H pada program Sarapan Pagi, Jumat (2/5).

Sebelumnya, organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. KSPI menilai hanya Prabowo yang mau memenuhi sepuluh tuntutan buruh yang tertuang dalam kontrak politik tersebut.

Kontrak politik diantaranya berisi tuntutan menaikkan upah minimum hingga 30 persen pada 2015 serta merevisi komponen Kebutuhan Hidup Layak yang selama ini menjadi acuan kenaikan gaji buruh. KSPI juga menuntut penghapusan outsourcing atau sistem pekerja alih daya, serta menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan perlindungan buruh migran.

Editor: Pebriansyah Ariefana