KBR68H, Jakarta – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menjamin hak milik rumah susun bagi penghuninya. Rumah susun bersubsidi ini akan segera dibangun untuk menggantikan program rumah tapak bersubsidi yang dihapus tahun depan.
Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Paul Marpaung mengatakan selain berhak atas rumah bersertifikat, pemilik juga berhak atas tanah seluas rumah tersebut.
“Kalau kita memiliki Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun selain bisa diagunkan, seandainya itu roboh atau terbakar, kita masih punya hak atas tanah sebesar Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang kita punyai," kata Paul dalam wawancara Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (1/5).
Kementerian Perumahan Rakyat segera menghapus subsidi rumah sederhana tapak atau rumah murah. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan diberikan lagi kepada rumah tapak. Peraturan ini memang dibuat untuk memaksa pembangunan rumah susun (rusun) dan menekan pertumbuhan rumah tapak yang semakin jauh dari pusat ekonomi.
Keputusan pemerintah ini menuai kritik dari Asosiasi Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI). Keputusan itu dinilai salah kaprah dan membuktikan pemerintah tidak tanggap untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Editor: Citra Dyah Prastuti
