Diultimatum KemenPU, Lapindo Minta Bantuan Kredit

KBR, Jakarta - PT Minarak Lapindo Jaya meminta pemerintah memberi bantuan kredit untuk melunasi ganti rugi warga terdampak di Sidoarjo. Ini terkait ultimatum Kementerian Pekerjaan Umum yang memaksa Lapindo selesaikan ganti rugi sebelum Juli 2014. (Baca: Ultimatum Pemerintah untuk PT Minarak Lapindo Jaya)

Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam mengatakan, Lapindo tidak mampu memenuhi peringatan KemenPU, sebab kondisi keuangan perusahaannya belum sehat. (Baca: MK Perintahkan Negara Tanggung Korban Lapindo)

"Sekarang kami sampaikan bahwa tidak mungkin kami selesaikan dalam bulan Juli, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan. Kecuali pemerintah bisa memfasilitasi kami untuk mendapatkan kredit dalam penyelesaian masalah warga itu. Seperti tahun 2009, kami kan dapat (kredit) dari BRI," kata Andi saat dihubungi KBR, Selasa (27/5) malam.

Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam menawarkan pilihan lain untuk melunasi ganti rugi korban lumpur Lapindo. Yakni pemerintah membeli tanah warga terdampak terlebih dulu, nantinya Lapindo bakal menebus kembali tanah tersebut ketika sudah memiliki uang.Selain itu Andi mengatakan, PT. Minarak Lapindo bakal membalas surat ulitmatum KemenPU awal Juni depan

Kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, telah berjalan 8 tahun. Pihak Lapindo mengklaim sudah memberi ganti rugi terhadap 80% warga terpampak. Sisa ganti rugi yang perlu dikeluarkan Lapindo adalah 781 miliar lagi dari total awal 3,5 triliun.

Editor: Nanda Hidayat