Dinilai Lambat, Kelompok Disabilitas Kecewa Kepada Komnas HAM

KBR, Jakarta - Kelompok disabilitas atau berkebutuhan khusus kecewa terhadap kinerja Komnas HAM yang tidak segera bertindak mengusut diskriminasi ujian masuk seleksi universitas negeri (SNMPTN dan SBMPTN). (Baca: Kemendikbud Janji Hapus Diskriminasi Difabel Dalam SNMPTN)

Menurut Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa, laporan soal diskriminasi itu sudah diadukan sejak Maret lalu. Namun, hingga kini belum ditindaklanjuti.

"Kami sudah melapor sejak 7 Maret ke Komnas HAM, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi Komnas HAM yang awalnya baik pada kami malah tidak peduli. Komnas HAM kalau mau pro aktif, kami sudah sampaikan (upaya ke berbagai pihak) di website. Malah Ombudsman yang begitu cepat, dalam jangka waktu seminggu sudah ada hasil," kata Mahmud Fasa saat dihubungi KBR, Sabtu (3/5) malam.

Sebelumnya, koalisi organisasi disabilitas melaporkan tindakan diskriminatif panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)  ke Komnas HAM. Mereka mengeluarkan aturan soal larangan terhadap calon mahasiswa tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa untuk mendaftar program pendidikan tertentu yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). (Baca: Abaikan Protes Difabel Soal Seleksi SNMPTN, Kemendikbud Resmi Disomasi)

Laporan tersebut juga sudah  disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun tak ada tanggapan. Mereka akhirnya ke Ombudsman dan difasilitasi pertemuan dengan sejumlah rektor. Dalam pertemuan di Ombudsman itu sepakat mencabut aturan diskriminatif tersebut.

Editor: Nanda Hidayat