Bayar Ganti Rugi, PT Minarak Lapindo Tawarkan Opsi Pembayaran

KBR, Jakarta - PT Minarak Lapindo Jaya mengaku tidak sanggup melunasi kewajibannya terhadap 3000-an korban lumpur Lapindo yang jatuh tempo pada akhir Juni nanti.

Menurut Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam, pihaknya akan menemui pemerintah untuk membahas persoalan ini pekan depan. Dalam pertemuan itu, PT Minarak akan mengusulkan sejumlah permintaan guna melunasi tunggakan.(Baca:Harapan Warga Korban Lapindo pada Jokowi)

"Kendala keuangan itu masih belum bisa kami atasi walaupun tenggat waktu itu sampai dengan 31 Juni. Kemarin saya sudah bertemu dengan Ketua BPLS bapak Sunarso, kami telah berbincang. Apa saja yang coba kami lanjutkan untuk bia agar penyelesaian itu berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat. Dan pak Narso saat sekarang ini sudah minta waktu kepada menteri PU. Mudah mudahan minggu depan kami bisa melakukan pertemuan," kata Andi kepada KBR, Kamis (29/05).

Saudara, sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menekan pihak Lapindo untuk membayar ganti rugi korban terdampak lumpur Lapindo sesuai dengan peta area terdampak.

Apabila hingga awal Juni belum ada pembayaran, Djoko akan melaporkan Lapindo Brantas Inc kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konsitusi itu jelas mendesak Lapindo menanggung penuh ganti rugi korban sesuai dengan peta area terdampak.

Editor: Rony Rahmatha