KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjamin pengurangan anggaran di lembaganya tidak akan mengganggu penyelesaian kasus HAM yang tengah atau belum ditangani.
Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriyani mengakui pemotongan anggaran itu bakal berdampak pada kinerja. Namun, hal itu akan disiasati dengan cara menghemat anggaran di pos-pos lain yang ada di lembaganya. Ia menegaskan, penyelesaian kasus HAM tidak boleh terganggu dengan penghematan anggaran.
"Semuanya (Komnas HAM) akan terdampak, tapi kami akan berkomitmen mengutamakan penyelesaian kasus. (Jadi anggaran untuk kasus tidak akan dikurangi?) Ya, kami akan prioritaskan itu. Kasus kami ada 7.000 lebih dan itu tetap akan jadi prioritas kami." kata Siane kepada KBR (27/5).
Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriyani menambahkan, lembaganya akan menghitung ulang anggaran pada rapat paripurna awal Juni depan.
Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR Syarifudin Sudding mengaku tak peduli dengan pemotongan anggaran beberapa lembaga penegak hukum oleh pemerintah pada ABPN-P 2014, meski hal itu akan berdampak pada kinerja penegak hukum. Semisal molornya seleksi calon Hakim Agung karena Komisi Yudisial mengancam mogok terkait pemotongan anggaran. Menurutnya, itu merupakan konsekuensi pemerintah pusat. Karena kata dia, DPR hanya bertugas mengesahkan saja. (Baca: Anggaran Disunat, Seleksi Hakim Agung Distop)
“Itu sebuah konsekuensi atas pengajuan anggaran yang diajukan pemerintah. Sekarang ini DPR hanya mensahkan saja apa yang diusulkan pemerintah itu lebih bagus disahkan saja. Daripada nanti minta penambahan, minta ini dan itu nanti diasumsikan lagi. Apa namanya ada permainan segala macam diperiksa lagi. Kan kacau,” ujar Syarifuddin Sudding saat dihubungi KBR (27/5).
Anggota Komisi Hukum DPR Syarifuddin Sudding. Sebelumnya, Pemerintah memotong anggaran hampir seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar hampir Rp100 triliun. Alasannya untuk menjaga defisit anggaran tahun ini pada angka 2,48 persen. Terkait pemotongan anggaran tersebut sejumlah lembaga negara mengakui mengalami kendala dalam menjalankan kinerjanya. Di antaranya adalah Komisi Yudisial. KY mengaku akan menghentikan sementara proses seleksi calon hakim agung terkait hal itu.
Editor: Nanda Hidayat
